Kalurahan Temuwuh

Pemerintah Kalurahan Temuwuh menyampaikan LPPKal kepada bupati Bantul melalui Panewu Dlingo dan menyampaikan LKPPKal kepada Bamuskal Temuwuh pada 27 Maret 2025. LPPKal dan LKPPKal disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. LPPKal dan LKPPKal disampaikan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) adalah laporan yang wajib disampaikan lurah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi di kalurahan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) diserahkan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. LPPKal digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati/Walikota dalam menetapkan kebijakan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) merupakan bentuk tanggung jawab lurah secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun. LKPPKal juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kalurahan. LKPPKal diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).